oleh

Dinas Sosial Kab.Soppeng di Dampingi Kadis BPKPD Gelar Bincang Santai bersama Awak Media Bahas BPJS

SOPPENG.Jelajahindonesia.online — Dalam rangka pelaksanaan Validasi data Terkait banyaknya BPJS masyarakat Soppeng yang sudah tidak aktif, Dinas Sosial bersama Kadis BPKPD gelar diskusi bersama awak media dan bincang bincang santai terkait pengguna BPJS PBI yang di gelar diruang rapat kantor BPKPD Kab,Soppeng, Selasa (06/04/2021)

Pertemuan ini hanya di sertai bincang bincang santai dan membahas beberapa item yang telah di lakukan oleh pemerintah daerah mengenai penanganan Peserta BPJS kesehatan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Soppeng Andi Sumangerukka mengatakan saat bincang santai bersama para awak media bahwa berdasarkan surat edaran Bupati Soppeng no.460/322/III/2021 tentang Program Jaminan Kesehatan.

Terkait keberlanjutan pelaksanaan program jaminan kesehatan kepada masyarakat, dinas sosial kabupaten soppeng berkerjasama dengan pihak pemerintah setempat akan melakukan virifikasi dan validasi data ulang penerima jaminan kesehatan, saat ini telah dilaksanakan sosialisasi di beberapa kecamatan.Ujarnya

Adapun persyaratan untuk mendapatkan jaminan kesehatan BPJS ( PBI ) dari pemerintah daerah, masyarakat yang memenuhi kategori fakir miskin dan orang tidak mampu ada 14 Item yakni

  1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
  2. Mempunyai pendapatan yang sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
  3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah.
  4. Hanya mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.
  5. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampe jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama.
  6. Mempunyai dinding terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester.
  7. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
  8. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
  9. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
  10. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
  11. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.
  12. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau ada fasilitas tapi digunakan bersama-sama dengan rumah tangga lain.
  13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD dan,
  14. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu.

Olehnya itu penerima jaminan kesehatan yang menggunakan BPJS PBI yang di biayai oleh pemerintah daerah sudah ada beberapa yang dinonatifkan pertanggal 1 April 2021 dan akan di lakukan Validasi data ulang di setiap desa dan kelurahan, “tuturnya. (Kamaruddin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed